TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membantah tudingan pencitraan pada kebijakan minyak goreng yang diambilnya. Menurut dia, langkah-langkah yang ditempuh diperlukan untuk menyelesaikan melambungnya harga minyak goreng di Tanah Air.
"Jadi enggak ada masalah pencitraan. Dan saya enggak ada kepingin jadi apa-apa. Saya jadi Menteri Perdagangan saja sudah pusing. Pokoknya tobat, lah. Kita mau beresin masalah ini," ujar Lutfi dalam rapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 31 Januari 2022.
Ia mengatakan jajarannya terus bersiaga setiap hari dan setiap waktu. Termasuk pada petugas hotline untuk menerima pengaduan atau permohonan penjelasan mengenai kebijakan minyak goreng tersebut.
"Jadi Bapak Ibu, percayakan pada saya, tidak ada yang bisa mengatur saya. Semuanya terbuka dan ini track record saya transparan. Tidak ada yang tertutup," kata dia.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, menyoroti hotline Kementerian Perdagangan untuk minyak goreng lantaran sulit dihubungi.
"Ini hotline-nya masalah Pak. Bukan hanya pupuk yang hotline-nya bermasalah, hotline minyak goreng juga bermasalah, dihubungi berkali-kali dengan siapa pun juga tidak bisa," ujar Eko dalam rapat bersama Menteri Perdagangan, Senin, 31 Januari 2022.
Eko pun menuding bahwa hotline tersebut hanya pencitraan semata. "Ini saya lihat jangan-jangan benar terjadi yang namanya pencitraan. Saya sedih sekali sekelas kementerian Bapak masak mesti pencitraan juga," tuturnya.
